UPAYA HUKUM PENGUSAHA ATAS NOTA PEMERIKSAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/ PUU –XII/ 2014, pekerja memiliki ruang atau jalan untuk mencapai kepastian hukum terhadap status pekerjaannya, yang sebelumnya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu menjadi didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu Kepastian hukum demikian tentu harus didasarkan terlebih dahulu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 13/2003 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/ PUU –XII/ 2014 ternyata juga menimbulkan pertanyaan bagi pihak pemberi kerja, antara lain adalah upaya hukum apa yang bisa diajukan oleh Pengusaha apabila berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, ternyata Nota Pemeriksaan yang dibuat Pegawai Pengawas ternyata keliru, atau terdapat hal-hal di dalam Nota Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, uraian tentang upaya hukum yang dapat dijalankan oleh pengusaha dalam melaksanakan ketentuan Pasal 59 Ayat (7), Pasal 65 Ayat (8), Pasal 66 Ayat (4) UU No. 13/2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014 tertanggal 4 November 2015 menjadi hal yang sangat penting. Tesis ini berusaha membahas, mengumpulkan bahan hukum yang relevan, menganalisa hingga memunculkan satu titik jawaban atas permasalahan di seputar upaya yang dapat dilakukan pengusaha seputar Nota Pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan