RESTORATIVE JUSTICE TERBADAP TlNDAKPIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN WAJIB PAJAK

Pajak merupakan penerimaan yang strategis bagi Negara, oleh karena itu salah satu upaya untuk mengamankannya adalah dengan melakukan penegakan hukum baik melalui upaya admnistratif maupun melalui upaya pidana. Sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan pajak, maka penerapan sanksi pidana diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga ketaatan Wajib Pajak dan mengamankan pendapatan Negara dari sector pajak. Namun demikian seiring dengan perkembangan hukum dewasa ini, penerapan sanksi yang memidana pelaku / Wajib Pajak dipandang tidak menyelesaikan masalah. Dengan perkembangan tersebut, maka munculnya konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana perpajakan perlu mendapat tempat di dalam sistem hukum Indonesia. Karena konsep restorative justice bukanlah merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia, konsep tersebut sudah berkembang di dalam hukum adat di Indonesia. Dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan yang mengedepankan restorative justice, sejalan dengan upaya pemerintah untuk berupaya meningkatkan perpajakan guna kepentingan pembangunan. Setidak-tidaknya konsep restorative justice dapat memberikan jalan keluar bagi upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dan penyelesaian tindak pidana perpajakan yang lebih bermartabat bagi Wajib Paja