PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TERNYATA PALSU ATAU DIPALSUKAN

Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Ternyata Palsu Atau Dipalsukan, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sertipikat sebagai bukti pemilikan ternyata palsu, kepalsuan sertipikat dalam tindak pidana tersebut tidak berakibat batalnya sertipikat hak atas tanah, karena putusan pidana tidak sertamerta membatalkan sertipikat hak atas tanah. Pihak yang berkompeten untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan atas Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Ratio recidendi terhadap putusan pengadilan umum mengenai permasalahan hukum yang memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni menggunakan surat palsu. Surat yang dipalsukan tersebut didasarkan keterangan terpidana yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga dapat dikatakan telah memalsukan surat sebagaimana pasal 266 ayat (2) KUHP. Surat yang dipalsukan dan digunakan adalah sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang oleh peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk itu, sehingga sertipikat merupakan akta otentik, jika dipalsukan maka melanggar ketentuan pasal 264 ayat (1) KUHP