KEPAILITAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Sistem perbankan di Indonesia menganut dual system, yakni sistem perbankan konvensinal yang telah terlebih dahulu kita kenal dan perbankan syariah. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tidak dapat dipungkiri dewasa ini perkembangan perbankan syariah sangat pesat, hal ini tentu saja tidak lepas dari faktor penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Semakin banyaknya transaksi ekonomi yang melibatkan perbankan syariah, maka semakin banyak pula sengketa yang timbul. Dalam Undang Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur litigasi di Peradilan Agama dan non-litigasi sesuai dengan akad yang disepaki para pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya melalui musyawarah, mediasi, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan lain-lain. Namun pada prakteknya, banyak sengketa perbankan syariah yang diselesaikan melalui Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga pada lingkungan Peradilan Umum. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah melalui kepailitan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga. Oleh karenanya, perlu dibuat aturan hukum yang jelas menyangkut penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui kepailitan