PRINSIP-PRINSIP PENAFSIRAN KONTRAK KOMERSIAL DILIHAT DARI BURGERLIJK WETBOEK INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS

Penafsiran perjanjian dilakukan untuk mencari arti kehendak para pihak dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini mengkaji Prinsip-prinsip penafsiran Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW) dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dengan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan titik keberangkatan (starting point) penafsiran kontrak, baik pada BW atau CISG, dengan pendekatan subjektif dengan memeriksa pikiran kehendak dari para pihak (state of mind of the parties), walaupun formulasi aturan pada kedua produk hukum tersebut memperlihatkan perbedaan besar dimana CISG sudah secara tegas memasukan unsur pengetahuan para pihak dan berbasis tindakan hukum yang dipandang mencakup pelbagai fase hubungan kontraktual. Dalam hal kehendak para pihak tidak dapat diketahui dengan pendekatan subjektif, CISG menggunakan pendekatan objektif dengan memasukkan konsep reasonable person untuk mempertimbangkan seluruh fase kontraktual, sementara BW menggunakan prinsip itikad baik dengan penekanan pada fase pasca dibuatnya kontrak