PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penjelasan Pasal 38 UU KUP bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pada penjelasan pasal ini ternyata tidak menggunakan istilah setiap orang melainkan wajib pajak yang maknanya sangat luas. Yaitu meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak korporasi. Apabila penjelasan ini diartikan sebagai interpretasi pembuat undang-undang, maka jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini maksudnya adalah wajib pajak yang berarti bisa wajib pajak korporasi atau wajib pajak orang pribadi. Secara logika, delik pajak sebagaimana dirumuskan di dalam UU KUP ini tentu saja dapat dilakukan oleh wajib pajak korporasi sebagai pemegang hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Karena itu, adalah tidak masuk akal apabila rumusan delik itu diinterpretasikan bahwa hanya wajib pajak orang pribadi saja yang dicakup dalam rumusan delik itu. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa dalam hal pertanggungjawaban korporasi yang perlu diperhatikan pada prinsip pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di bidang perpajakan sebagai pelaku adalah individu maupun korporasi, pada tindak pidana perpajakan sering dijumpai bahwa pelaku kejahatan adalah korporasi, untuk meminta pertanggungjawaban kejahatan di bidang perpajakan diperlukan kerangka hukum yang dapat mengidentifikasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Kemungkinan tersebut adalah hanya orang (pribadi kodrati) yang dapat melakukan tindak pidana dan diminta pertanggungjawaban, orang dan/atau korporasi dapat melakukan tindak pidana; dalam hal korporasi sebagai pelakunya, maka penguruslah yang diminta pertanggungjawaban pidana, orang dan /atau korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan mengenai pertanggungjawaban korporasi ini maka ditemukan 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab