PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU SKEMA CODO

Kecurangan dari pihak pengelola SPBU dengan mengurangi takaran volume pengisian BBM, menurunnya mutu BBM, serta SPBU yang masih melakukan pelayanan terhadap pembelian BBM dengan menggunakan jeriken ijin dari dinas yang terkait masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Oleh karena itu itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya serta bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Metode pendekatan masalah terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU skema CODO serta tanggung gugat pelaku usaha SPBU atas tanggung gugat konsumen. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU CODO masih belum maksimal karena hak atas kenyamanan, keselamatan konsumen serta hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan kepada konsumen masih belum diatur didalamnya. Para pihak (pengelola SPBU CODO dan PT. Pertamina) yang dalam pembuktiannya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka menanggung segala gugatan ganti rugi dari konsumen (pasal 24 ayat 1 & 2 UUPK)