HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Tidak hanya bank konvensional saja, bank syariah juga berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan produk pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah sebagai alternatif pembiayaan pembelian rumah untuk masyarakat dengan menggunakan jasa Musyarakah Mutanaqisah. Digunakan akad Musyarakah Mutanaqisah tersebut karena nasabah hanya memiliki sebagian dana dari yang diperlukan untuk membeli suatu asset. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad Musyarakah Mutanaqisah menekankan pada penggunaan akad jual beli dengan syirkah dan pengurangan salah satu porsi bagian syirkah dengan Ijarah (sewa). Metode pendekatan masalah terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendektan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisis kedudukan bank syariah dan nasabah pada pembiayaan Musyarakah Mutanqisah dan menganalisis pihak yang berwenang untuk menjaminkan objek Hak Tanggungan pada pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: kedudukan bank syariah dan nasabah pada pembiayaan Musyarakah Mutanqisah adalah sebagai pemilik benda maupun sebagai mitra usaha. Sebagai pemilik benda maka bank syariah dan nasabah memiliki kewajiban dan risiko yang timbul atas properti tersebut menjadi tanggungjawab yang harus dibagi dan ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal. Sedangkan sebagai mitra usaha, bank syariah ikut menyetorkan modal dengan nasabah untuk membiayai suatu asset atau proyek bersama. Selanjutnya untuk yang berwenang menjaminkan objek hak tanggungan adalah kedua belah pihak, baik bank syariah maupun nasabah. Oleh karena, objek pembiayaan yang dijaminkan adalah milik bersama antara bank syariah dengan nasabah