TANGGUNG GUGAT PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBYEK BUILD OPERATE TRANSFER KEPADA PARA KONSUMEN

Kontrak bangun guna serah adalah suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan investor atau pengembang dalam melakukan pembangunan infrastruktur menggunakan obyek milik negara/daerah.Timbulnya kontrak tak bernama ini dilandasi berdasarkan prinsip berkontrak pada umumnya dan disertai aturan daripada BW mengenai syarat sah perjanjian.Adanya kebutuhan negara dalam pembangunan yang tidak diimbangi dengan pendanaan negara yang cukup mengakibatkan adanya percampuran elemen privat dan publik karena masuknya investor.Pelaksanaan kontrak ini pada tahap penggunaan obyek oleh investor menimbulkan masalah berkaitan dengan adanya status hak atas obyek yang beralih kepemilikannya melalui jual beli yang dilakukannya dengan pihak konsumen. Padahal sudah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai UUPA, PP No. 27 Tahun 2014, dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 bahwasanya terdapat batasan-batasan yang harus dicermati antara pengembang dengan konsumen. Dikarenakan obyek jual beli tersebut merupakan obyek milik negara/daerah.Sehingga dapat menimbulkan tanggung gugat dari konsumen terhadap pengembang