AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT SEBELUM PELUNASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BPHTB diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang setelah BPHTB menjadi pajak daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua undang-undang ini mengatur tentang BPHTB hibah wasiat secara tidak sama, menimbulkan permasalahan dalam masyarakat karena yang diatur dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan prinsip dasar hibah wasiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas perolehan hak hibah wasiat antara UU BPHTB dan UU PDRD adalah berbeda. Akibat hukum akta hibah wasiat yang dibuat sebelum pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah akta hibah wasiat tetap berlaku berdasarkan syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 BW. Notaris/PPAT yang tetap membuat akta hibah wasiat sebelum pembayaran BPHTB tidak dapat dikenakan sanksi administratif dalam UU PDRD berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali