FUNGSI CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

APBDesa adalah Belanja Desa, dimana disini terdapat beberapa aturan dalam penyusunannya. Pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah sesuai dengan ketentuan belanja desa. Secara umum terbagi atas dua bagian yang besarnya ditetapkan 30% dan 70% dari total belanja desa. Dengan uraian 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta perangkat Desa; Operasional Pemerintah Desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. Sedangkan untuk 70 % dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan, dan observasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat terdapat penyimpangan dalam suatu pengelolaan keuangan desa yang akhirnya bisa berakibat menjerat banyak Kepala Desa kepada kursi pesakitan. Meski kegiatan ini banyak disisi adminstrasi desa, seorang kepala desa tidak boleh seenaknya sendiri dalam melakukan suatu penatausahaan keuangan desa. Yang pertama terjadi adalah banyak pembiayaan maupun belanja yang diluar apa yang sudah ditetapkan APBDes. Hal tersebut disebabkan oleh kendala penyimpangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan APBDesa. Yang sering timbul di desa adalah perolehan bukti pembayaran yang ilegal karena bendahara berusaha agar pembukuan yang dibuatnya bisa berjalan dengan tertib. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum yang memayungi pengelolaan keuangan di Desa dan dapat dijadikan sebagai acuan agar Kepala Desa tidak “bermain-main” dengan proyek/ kegiatan yang dibawah tanggung jawabnya. Kata Kunci :Pengawasan, Pengelolaan, Camat, Keuangan Des