PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

barang dan jasa (PBJ) adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap kementerian / lembaga negara / pemerintah daerah / BUMN dalam rangka melakukan realisasi APBN/APBD, dimana diatur secara tersendiri melalui Keputusan Presiden. Proses ini di gunakan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan, selain sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi nasional sebagai salah satu fungsi APBN/APBD. Secara umum tanggung jawab PPK dalam pengadaan barang atau jasa dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab secara administrasi dan secara hukum. Secara administrasi adalah dihubungkan dengan manajemen proyek atau kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada tanggung jawab secara hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari proses pengadaan barang dan jasa apakah menyalahi aturan atau hukum yang ada, dimana didahului dengan temuan akan kerugian negara atau protes dari pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa. Kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar pada pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang bisa berakibat konsekuensi Hukum. Kesalahan tersebut dapat masuk dalam domain hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Kata kunci : Pengadaan Barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen,Penyalahgunaan Kewenangan, Akibat Hukum