EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PILAR PERTAMA (STOP BABS) MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM DI PUSKESMAS KABUPATEN PROBOLINGGO

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan kebijakan sekaligus program pemerintah untuk menurunkan angka kejadian diare dan meningkatkan perilaku higienitas melalui pendekatan pemicuan kepada masyarakat. STBM terdiri dari lima pilar dengan fokus utamanya adalah terlaksananya pilar pertama yaitu Stop BABS. Tujuan dari pilar pertama Stop BABS untuk memutus rantai kontaminasi kotoran manusia terhadap air baku minuman dan makanan serta pengelolaan air. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi program STBM pilar pertama Stop BABS dengan pendekatan sistem yaitu input, process dan output di Puskesmas Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancang bangun cross sectional. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 33 petugas sanitasi Puskesmas di Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dengan kuesioner, observasi dan penelusuran data sekunder di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel input untuk faktor petugas sanitasi Puskesmas memiliki pengetahuan yang baik, motivasi yang tinggi, dan pernah mengikuti pelatihan manajemen program STBM. Evaluasi proses perencanaan masih buruk, pelaksanaan program sudah baik, pencatatan dan pelaporan hasil sudah baik, serta proses pendampingan dan advokasi program masih buruk. Evaluasi output menunjukkan bahwa pencapain akses sanitasi jamban sehat penduduk belum mencapai target 75%. Faktor yang menjadi penghambat program STBM adalah anggaran/dana dan lingkungan geografis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program STBM pilar pertama Stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo masih belum berhasil. Disarankan petugas sanitasi Puskesmas untuk membuat POA program STBM, membentuk fasilitator STBM tingkat desa, melaksanakan pendampingan dan advokasi serta meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program