PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN DI JAWA TIMUR

Sengketa tanah perkebunan terjadi sebagai akibat adanya sengketa hak atas tanah yang sudah lama tidak terselesaikan. Masayarakat merasa sebelumnya telah memiliki tanah berdasarkan Program Landreform Pemerintah yang kemudian diambil secara paksa oleh pihak perusahaan perkebunan, sehingga masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan. Penelitian ini bersifat juridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Blitar, Malang, Ngawi, Pasuruan dan Jember. Populasi penelitian adalah semua perusahaan perkebunan yang ada di Jawa Timur dan masyarakat petani di Jawa Timur yang melakukan penuntutan kembali tanah-tanah mereka yang dikuasai secara paksa oleh perusahaan perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, status hukum tanah perkebunan di daerah Jawa Timur pada masa Pemerintahan Hindia Belanada adalah hak erfpacht dan hak konsesi, setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, status hukum tanah perkebunan dikonversi rnenjadi Hak Guna Usaha. Kedua, Tata cara penyelesaian sengketa tanah perkebunan di Jawa Timur adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) yaitu mediasi