KEABSAHAN JUAL BELI TERHADAP HARTA BAWAAN YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN

Dalam usaha untuk memenuhi persyaratan melakukan transaksi jual beli terutama dari pihak penjual, penjual diharuskan untuk mendapatkan persetujuan pasangan atas obyek jual beli tersebut, agar dikemudian hari tidak ada gugatan maupun tuntutan dari pasangannya. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan mengenai bentuk pemisahan dari harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama sehingga dapat dilakukan peralihan hak, salah satunya dengan Jual Beli. Serta penyusun disini juga akan membahas mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dimana dalam penelitian ini memberikan penjelasan sistematis mengenai norma hukum, kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum positif untuk memecahkan persoalan hukum tentang keabsahan akta otentik yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Studi Kasus. Kesimpulan dari permasalahan di dalam penulisan tesis ini adalah apabila penjual berkehendak untuk menjual hartanya, maka harta atas obyek jual beli tersebut lebih baik diteliti dan dilihat dulu berdasarkan dokumen yang ada, agar dapat dipastikan perlu atau tidaknya persetujuan pasangannya. Dalam permasalahan yang penyusun kemukakan tersebut diatas, apabila obyek jual beli tersebut termasuk berasal dari harta bawaan yang kemudian bercampur dengan harta bersama, maka harus ada persetujuan dari pasangannya, namun apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka atas obyek jual beli tersebut harus dipisahkan atas asal harta bawaan dan diperhitungkan juga atas harta bersama yang bercampur didalamnya, agar dapat diberikan ganti rugi harta bersama yang telah bercampur dengan harta bawaan tersebut terhadap pasangannya. Serta atas tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuatkan akta jual beli dihadapannya menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum baik dalam lingkungan hukum perdata, pidana, maupun administratif. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya