TANGGUNGJAWAB WALI PENGAMPU DIREKTUR DALAM PERSEROAN TERBATAS

Di Indonesia subjek hukum dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum juga berhak melakukan perbuatan hukum. Salah satu bentuk badan hukum yang ada di Indonesia adalah Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk melakukan perbuatan hukum, perseroan terbatas diwakili oleh organ yang dinamakan direksi. Namun bilamana anggota direksi berhalangan atau tidak bisa mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak ada satupun anggota direksi lainnya yang ada maka dalam keadaan tersebut, anggota komisarislah yang dapat ditunjuk oleh Anggaran Dasar perseroan maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam tesis ini akan membahas mengenai keabsahan dari pengangkatan wali pengampu direktur perseroan terbatas yang telah melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan dan bagaimana akibat atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya