KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Pasal 37 ayat (1) UUJN mewajibkan seorang Notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu, apabila seorang Notaris melanggar pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN, dimana sanksinya berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan Notaris yang menolak untuk memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu juga melanggar ketetuan yang ada di dalam Kode Etik Notaris, yaitu Pasal 3 angka 7 dan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing) dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan (onzetting) dari keanggotan perkumpulan dan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. UUJN tidak dapat memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan dari orang tidak mampu secara rinci, sehingga hal ini dapat menyebabkan kaburnya norma dari Pasal 37 ayat (1) UUJN itu sendiri. Kekaburan norma dari Pasal 37 ayat (1) UUJN ini, merupakan suatu celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik, sehingga dapat menyulitkan seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan membuat Profesi Notaris tersebut menjadi tidak terlindungi. Di dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar Pasal 37 ayat (1), tidak dijelaskan bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 37 ayat (1) tersebut, apakah sanksi tersebut dikenakan secara bertahap ataupun serta merta langsung dapat dikenakan sanksi pada pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis merasa penting untuk mengangkat isu hukum ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU, dengan fokus penelitian pada dua kajian pokok permasalahan yaitu yang Pertama "Apa kriteria dari orang tidak mampu terkait dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris”, dan Kedua “Bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang menolak memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu”