PERMOHONAN PAILIT YANG DIDASARKAN ATAS UTANG YANG DIPUTUS OLEH ARBITRASE INTERNASIONAL

Berkembangnya era globalisasi di dunia, membawa dampak yang cukup besar di bidang ekonomi, antara lain mendongkrak daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha atau pengembangan usahanya. Untuk menyikapi hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan utang. Utang akan menjadi masalah apabila ketika perusahaan sebagai debitor yang mempunyai utang atas dasar perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang kepada kreditor. Oleh karena itu dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan. Kepailitan didasarkan atas suatu utang oleh debitor terhadap kreditor yang lahir dari perjanjian atau undang-undang. Penyelesaian utang piutang yang didasarkan atas perjanjian dapat diselesaikan melalui arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) serta mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permohonan pailit dapat didasarkan atas utang yang diputus arbitrase internasional karena putusan arbitrase internasional memenuhi syarat adanya utang untuk dinyatakan pailit dimana terdapat dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memenuhi pembuktian sederhana dalam kepailitan. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat