UPAYA PAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam suatu perkara tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat dilaksanakan. Masalah yang paling mendasar dari eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara justru terletak pada ditaati atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan tersebut oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Penerapan upaya paksa bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Perubahan mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan upaya paksa yang dimuat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih menyisakan permasalahan karena belum adanya ketentuan teknis yang mengaturnya. Akibatnya terjadi disparitas dan fluktuasi dalam putusan-putusan hakim yang telah berani menerapkan amar putusan tentang upaya paksa tersebut. Permasalahan ini ternyata berlanjut ketika putusan yang memuat amar tentang upaya paksa ini harus dilaksanakan. Pelaksanaan upaya paksa yang dikonkretkan dalam suatu penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan ternyata tetap sulit untuk dilaksanakan mengingat belum adanya peraturan pelaksana dan prosedur yang jelas. Berangkat dari permasalahan-permasalahan seputar penerapan dan pelaksanaan upaya paksa tersebut, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan pelaksana tentang upaya paksa agar usaha penguatan terhadap kekuasaan (power) badan peradilan, khususnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diwujudkan