TUKAR MENUKAR TANAH SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terlepas dari unsur tanah. Untuk pengadaan tanah berskala kecil oleh instansi pemerintah, tidak bisa ditempuh dengan cara tukar menukar. Jika tanahnya berstatus hak pakai yang tidak ditentukan jangka waktunya, maka caranya dengan pelepasan hak oleh pemegang haknya sehingga menjadi tanah negara untuk kemudian dimohon dengan hak baru oleh pihak lain tersebut. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada Tukar Menukar Tanah sebagai Barang Milik Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah apakah tukar menukar tanah yang diatur dalam PP Nomor 6 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 38 tahun 2008 dapat dipersamakan dengan tukar menukar yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997dan bagaimana proses pelepasan hak atas tanah sebagai barang milik negara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tukar menukar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 khusus mengatur tukar menukar tanah sebagai barang milik negara atau barang milik daerah, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan tukar menukar tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tukar menukar tanah dengan memenuhi syarat materiil dan formal. Pada proses pelepasan hak, hak atas tanah menjadi hapus kembali menjadi tanah negara dengan diikuti proses penghapusan dari daftar barang milik negara, dan Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan permohonan pemberian hak atas tanah yang baru atas tanah yang dilepaskan tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jombang. Demikian juga barang milik daerah berupa rumah dinas dilepaskan dahulu, baru kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan permohonan kepemilikan Hak Pakai terhadap barang milik daerah tersebut