PEMBOCORAN RAHASIA NEGARA YANG MELIBATKAN WARTAWAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA

Kemerdekaan Pers merupakan salah satu syarat dari sebuah Negara demokrasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers dapat berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD 1945 maka dibentuklah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan undang –undang yang lama, yaitu UU No. 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers. UU No. 40 Tahun 1999 memberikan jaminan kemerdekaan bagi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Selain itu keberadaan Pers juga sebagai alat kontrol sosial terhadap penyelenggara Negara. Dalam pelaksaanaanya selama ini Pers selalu terbentur oleh rahasia Negara setiap hendak mengungkap segala bentuk penyelewengan Korupsi, Kolusi (KKN) dan Nepotisme. Hal ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak wartawan dalam mencari, dan memperoleh informasi yaitu KUHP, UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal yang paling pokok dalam tindak pidana rahasia Negara dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah luasnya makna yang mencakup informasi rahasia Negara. Sehingga rawan disalahgunakan untuk melakukan penyelewengan dalam bentuk KKN