EKSISTENSI ASAS PUBLISITAS HAK JAMINAN FIDUSIA

Untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan kreditor penerima hak preferennya di dalam hukum Jaminan Fidusia, maka dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar negara Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam undang-undang jaminan fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui pranata parate eksekus