PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Jabatan Notaris adalah merupakan suatu jabatan khusus yang hanya dimiliki oleh mereka yang diangkat oleh Negara dan memperoleh kekuasaan pembuktian dan eksekusi yang merupakan pendelegasian kewenangan Negara kepada seorang Notaris. Jabatan Profesi Notaris juga merupakan salah satu lembaga kepercayaan dari masyarakat yang dalam menjalankan fungsi dan jabatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dahulu diatur dalam ordonantie staatblad 1860 Nomor 3. Dengan lahirnya Undang-undang Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maka guna menjamin kepastian hukum umum kepada masyarakat. Pengawasan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas seperti yang diatur dalam UUJN. Pengawasan terhadap perilaku notaris yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan kewenangan, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris serta peranan Organisasi dalam Penegakan Kode Etik dalam melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, maka akan segera dilakukan pemulihan kode etik yang dilanggar tersebut agar ditegakkan kembali, karena kode etik merupakan suatu bagian dari undang-undang yang bersumber dari hukum positif yang berlaku bagi semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang Notari