TANGGUNG GUGAT KONSULTAN PENGAWAS DALAM KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 18/1999) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi diartikan sebagai layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana pasal 1 ayat 1 UU No. 18/1999. Perihal kontrak konstruksi sebagaimana di atas, pasal 20 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi menentukan bahwa kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. Perjanjian atau kontrak konstruksi merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktik kegiatan komersial, namun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kontrak konstruksi. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktis bisnis. Landasan hukum yang mengatur kontrak konstruksi bersumber pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana Buku III Burgerlijk Wetboek (B.W) tentang Perikatan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada tanggung gugat konsultan pengawas dalam kontrak konstruksi. Sasaran yang hendak dicapai adalah kontrak konstruksi layanan jasa pengawas dan tanggung gugat layanan jasa pengawas dalam kontrak konstruksi jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara statute approach, conceptual approach dan case study. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama kontrak konstruksi layanan jasa pengawas merupakan perwujudan dari sifat Buku III B.W., yang menganut asas kebebasan berkontrak maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat kontrak konstruksi, namun demikian batas-batas dalam peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilanggar yakni kriteria untuk dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan proyek konstruksi; kedua apabila terjadi kesalahan dalam pengawasan konstruksi yang terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka konsultan pengawas konstruksi bertanggung gugat. Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungan bagi pelaksana konstruksi sebagaimana Pasal 26 UU No. 18/1999