AKTA PERDAMAIAN OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN

Keragaman pola pikir serta keinginan manusia menuntut mereka memperoleh segala sesuatunya dengan beragam pula, keinginan ini terkadang dapat menimbulkan perbedaan persepsi hingga memicu timbulnya konflik, oleh sebab itu penyelesaian sengketa secara damai merupakan alternatif yang baik murah, cepat, efisien yang telah lama ada dan diakui dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan pencerminan asas musyawarah untuk mufakat. Perdamaian dapat dilaksanakan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini, mengenai kewenangan notaris dalam mengakomodir kepentingan para pihak dalam akta perjanjian perdamaian di luar pengadilan dan kekuatan hukum akta perjanjian perdamaian terhadap para pihak yang di buat di hadapan notaris. Kajian ini dilakukan dengan tipe Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan statute approach dan pendekatan conceptual approach. Hasil penelitian ini, menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1868 B.W., akta otentik di buat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa, dan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta Perjanjian Perdamaian yang di buat di hadapan notaris mengakomodir kepentingan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Akta Perjanjian Perdamaian yang di buat para pihak di hadapan Notaris berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian setiap perjanjian yang di buat oleh para pihak mengikat, perjanjian tersebut hanya memikat antara para pihak yang membuatnya, seperti yang di atur dalam ketentuan Pasal 1338 B.W., akta notariil tersebut merupakan alat pembuktian tertulis, terkuat dan terpenuh, dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi maka akta perdamaian notariil dapat dilaksanakan sebagai akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial