PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENERBITAN SURAT PAKSA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Negara merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan tertentu dan bersama-sama, sedangkan untuk menjaga kelangsung hidup negara, yakni untuk menjaga kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dibiayai dari penghasilan negara, yang salah satunya adalah berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pembahasan pada penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang merupakan tindakan penagihan pajak secara aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, dan Lelang. Dan sasaran penyusunan tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum dalam hal wajib pajak merasa keberatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dengan istrumen hukum yang ada yakni melakukan gugatan kepada pengadilan pajak, sedangkan terhadap keberatan atas besarnya hutang pajak yakni melalui keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan banding kepada pengadilan pajak serta dimungkinkan permohonan peninjauan kembali jika terdapat data baru yang mempengaruhi besarnya hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal dilakukan pencegahan dan penyanderaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak maka wajib pajak hanya dapat melakukan gugatan kepada pengadilan negeri, tidak kepada pengadilan pajak, dan apabila terhadap gugatan tersebut dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka wajib pajak dapat megajukan rehabilitas nama baik kepada Direktorat Jenderal Pajak