POLITIK DESENTRALISASI: KONFLIK OTORITAS DALAM PERSPEKTIF PELAKSANA PADA PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LUMAJANG

Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sebagai implementasi desentralisasi melalui skema dekonsentrasi telah menimbulkan konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, dan mengeksplorasi upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dilakukan, serta menganalisis dan merumuskan strategi pengelolaan konflik sebagai agenda ke depan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, disebabkan oleh dua hal, yakni: ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan, serta persaingan dan atau perebutan sumber-sumber daya birokrasi yang terbatas. Keduanya secara simultan telah mendorong masing-masing stakeholders untuk berupaya mempertahankan otoritas atau kewenangannya. Mengingat kompleksitas konflik otoritas atau kewenangan ini, maka diperlukan strategi penyelesaian konflik melalui pendekatan pemecahan masalah secara komprehensif dan integratif