TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERAPAN KLAUSUL EKSONERASI PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Perkembangan di bidang perekonomian yang semakin pesat membawa konsekuensi semakin seringnya penggunaan suatu kontrak/perjanjian baku di kalangan para pelaku bisnis. Perbankan sebagai lembaga yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam praktik sering menggunakan kontrak/perjanjian yang sebelumnya sudah dibakukan dalam setiap hubungan dengan nasabah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada prinsipnya tidak melarang penggunaan kontrak/perjanjian baku tetapi melarang klausul-klausul dalam kontrak baku yang mengandung unsur yang memberatkan salah satu pihak dalam kontrak (pasal 18 UUPK), yang oleh para sarjana hukum dikenal dengan istilah klausul eksonerasi. Dalam kontrak/perjanjian baku di bidang perbankan khususnya dalam pemberian kredit, seringkali terdapat klausul-klausul yang isinya cenderung memberatkan nasabah debitur. Hal ini dikarenakan format perjanjian tersebut telah ditentukan sebelumnya oleh pihak bank dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan nasabah hanya menandatangani syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik (pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris) termasuk perjanjian kredit di bidang perbankan, diberi kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini menimbulkan suatu pertentangan yang dilematis antara kepentingan bank dan hak-hak nasabah sebagai konsumen serta kewajiban notaris untuk menjaga netralitasnya (pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN). Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian kredit di bidang perbankan yang memuat klausul eksonerasi serta dampak pencantumannya dalam akta otentik. Disarankan kepada para notaris agar dalam pembuatan suatu kontrak/perjanjian khususnya perjanjian kredit agar benar-benar dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak, dan tetap menambah ilmu pengetahuan terutama sekali yang berhubungan dengan ilmu kenotariatan. Serta disarankan kepada notaris sebelum pembuatan suatu akta benar-benar mengenal dan memahami maksud dari para pihak, sehingga semua konflik yang akan timbul telah dapat diantisipasi dan semua keinginan para pihak dapat terakomodasi secara maksimal dalam akta dimaksud, dengan demikian kekuatan otentisitas dari akta notaris tersebut dapat tetap terjaga dengan baik