KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Perihal ikrar wakaf dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW yaitu pejabat berwenang yang diangkat oleh Menteri Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Di sisi yang lain bahwa ikrar wakaf merupakan suatu pernyataan yang ada kaitannya dengan dibuatnya suatu surat atau akta. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta ikrar wakaf, dan pendaftaran hak atas tanah yang dijadikan obyek wakaf. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta ikrar wakaf. Akan tetapi notaris tidak dapat dengan sendirinya mempunyai wewenang untuk membuat akta ikrar wakaf, karena persyaratan Notaris sebagai PPAIW harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri sebagaimana pasal 37 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 dan untuk pendaftaran tanah obyek wakaf dapat langsung pada Kantor Pertanahan disertakan kutipan akta ikrar wakaf, sehingga dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai obyek wakaf tidak melibatkan PPAT