KEWENANGAN DAERAH DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Larangan menelantarkan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, meskipun demikian tidak memberikan definisi mengenai hak atas tanah terlantar. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menertibkan tanah terlantar yang ada di wilayahnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan berkaitan dengan masalah tata ruang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 26 Tahun 2007. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang tanah hak guna usaha yang diidentifikasi telah menelantarkan tanah atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan fungsinya tersebut yaitu merubah tanah hak guna usaha yang terlantar tersebut juga melakukan pembenahan misalnya dengan mengisi air pada kolam tersebut, sehingga menjadikan tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya