NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat karena banyaknya Notaris yang mengalami proses pemanggilan oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggan akta yang dibuatnya. Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri mempunyai status yang berbeda-beda baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Notaris sebagai pejabat umum sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogyanya berada dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tugas dan kewajiban Notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana suatu penelitian hukum normatif, maka mendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakuan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan Notaris dan pendekatan konsep dilakukan dengan menganalisis konsep mengenai kewenangan, kedudukan, sanksi dan tanggung jawab Notaris. Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi memiliki hak ingkar, yaitu hak untuk membebaskan diri untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan. Hak ingkar notaris berkaitan dengan tanggung jawab notaris untuk merahasiakan isi akta yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dan pasal 16 ayat (1) huruf (e). dengan demikian notaris wajib menjaga kerahasian isi akta, kewajiban tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilindungi, seperti yang dicantumkan dalam pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemanggilan terhadap Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi maupun tersangka, disyaratkan harus memenuhi pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu adanya persetujuan dari Mejelis Pengawas Daerah. selain itu juga harus memenuhi prosedur yang ada dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 18 November 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris