KEWENANGAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Kewenangan daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam sektor minyak bumi dan gas bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 hurf d dan f. Pengaturan ini merupakan konsekuensi dari perubahan UUD 1945 yang memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui konsep otonomi daerah yang tercermin dalamPasal 18 ayat (1) huruf (a) UUD 1945. Terkait dengan tata kelola migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak secara spesifik mengatur mengenai kewenangan daerah dalam keikutsertaan pengelolaan migas,padahal persoalan penting dalam Undang-Undang Migas ini adalah memperjelas hak daerah untuk memperolah pembagian hasil migas. Ketentuan mengenai perhitungan bagi hasil dalamUndang-UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, tidak diatur secara tegas dan jelas, meski hal ini ada dalam pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, namun ha lini dirasa kurang berpihak pada pemerintah daerah, karena daerah penghasil yang terkena dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat kegiatan migas. Selain itu kurangnya pengaturan dalam konsepsi dasar dan peraturan perundang-undangan sektoral, banyak yang belum sinkron dengan undang-undang pemerintahan daerah serta implementasinya belum dilaksanakan dengan konsiste