Implementasi Kebijakan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Pns Di Kabupaten Bondowoso)

Pembinaan Aparatur Sipil Negara atau PNS bertumpu pada dua capaian yaitu profesionalisme dan perilaku. Pembinaan perilaku Aparatur Sipil Negara untuk mencapai beberapa tujuan yaitu penegakan penerapan peraturan disiplin pegawai, penerapan kode etik pegawai, penerapan netralisasi pegawai dari partai politik dan golongan, serta kewajiban menyusun Sasaran Kerja Pegawai atau SKP. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yangdilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau PNS terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan.Kedisiplinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Olehkarena itu, pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan mengurangi pelanggaran-pelanggarankedisiplinan sebagai salah satu bentuk upaya pembinaan disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi pembinaan displin Aparatur Sipil Negara atau PNS yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondwoso serta memberikan penjelasan tentang faktor � faktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara,observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara validitas datadilakukan dengan melakukan metode triagulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara atau PNS khususnya terkait penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Faktor penghambat implementasi pembinaan disiplin khususnya terkait penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondowoso adalah disposisi pelaksana, sumber daya, komunikasi, budaya ganti atasan ganti pula aturan ketegasan displin, budaya �sungkan� (tidak enak sendiri) dan keadaan letak geografis