PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH HAKIM TANPA PERSETUJUAN MPD

Minuta akta merupakan salinan isi asli akta yang dimana akan digunakan notaris dalam pembuktian materiil. Dalam melakukan penyelesaian pandangan dalam dunia notaris, maka dibutuhkan penerapan dengan kebijakan yang dilakukan oleh hakim dan notaris. Untuk memenuhi kebutuhan perbedaan pandangan oleh hakim dan notaris maka dibutuhkan tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh hakim tanpa persetujuan MPD. Yang dimana hakim mempunyai kewenangan sendiri dalam mengadili notaris yang terkena kasus hukum. Adapun yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam kasus notaris. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada kewenangan hakim dalam memeriksa dan mengadili notaris yang terkena kasus hukum dengan menerapkan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang dimana kedudukan notaris sama dengan warga negara dalam pemeriksaan kasus hukum. Dan tujuan penyusunan dalam tesis ini adalah untuk memahami bagaimana seorang hakim bisa mengambil minuta akta dan memanggil notaris tanpa persetujuan MPD. Karena tahap awal yang dilakukan oleh penyidik sudah terpenuhi yaitu meminta ijin kepada MPD. Pengambilan minuta akta dilakukan oleh hakim ketika membutuhkan pembuktian materiil. Surat penetapan digunakan untuk mengambil minuta akta dan juga sebagai tembusan kepada MPD. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya