PARTISIPASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) ANAK DI KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan kendala Balai Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan restorative justice. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang adalah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dan/atau berkonflik dengan hukum. Bapas juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam proses penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Adapun kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan ketika melakukan program pembimbingan dan pengawasan yaitu alokasi dana dari DIPA yang tidak rutin, tidak adanya kuasa dan surat eksekusi, tidak adanya kesepakatan pelaku dan korban untuk ganti rugi. Kendala yang dihadapi Bapas dapat dibedakan menjadi kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi minimnya alokasi biaya, transportasi, dan ketersediaan komputer di kantor Balai Pemasyarakatan. Kendala eksternal meliputi anak pelaku yang seringkali tidak memiliki identitas yang jelas, Pembimbing Kemasyarakatan sering tidak dapat bertemu dengan orang tua/wali anak, anak seringkali berbohong mengenai identitas mereka, tidak adanya peran aktif dari pihak pelaku maupun korban, dan penelitian kemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama. Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan atau diserahkan kepada lembaga lain, selain itu untuk membantu menentukan jenis pidana maupun tindakan yang tepat untuk diberikan kepada anak. Adapun saran yang diberikan oleh Penulis adalah perlu adanya program sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan kebaikan dari diversi dan restorative justice. Selain itu Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu menambah anggaran guna menunjang fasilitas yang ada di Balai Pemasyarakatan agar proses perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak dapat berjalan dengan baik dan lancar