PERLINDUNGAN PENGHUNI ATAS PERUBAHAN BESARAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SECARA SEPIHAK PADA RUMAH SUSUN KOMERSIAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan PPJB dalam hal penetapan kebijakan pengelolaan pada rumah susun komersial dan menganalisis perlindungan hukum bagi penghuni atas penetapan iuran pengelolaan lingkungan apartemen oleh P3SRS sementara tanpa adanya transparansi kepada penghuni serta menelaah keabsahannya apabila penetapan tersebut lewat dari masa transisi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan para pihak dan beberapa lembaga terkait permasalahan di Apartemen Royal Kota Makassar.Selain itu, juga dilengkapi dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif. Adapun hasil panelitian, yaitu 1) Kedudukan PPJB dalam penetapan kebijakan pengelolaan rumah susun merupakan hubungan tidak langsung, yaitu PPJB hanya berperan sebagai dasar kewenangan bagi para pihak dalam menuntut haknya terhadap setiap kegiatan terkait pengelolaan rusun serta sebagai jaminan terlaksananya kewajiban para pihak, 2) bentuk perlindungan hukum bagi para penghuni satuan rumah susun apabila terjadi penetapan IPL oleh pengelola tanpa transparansi perhitungan, maka berdasarkan Pasal 7 huruf (b) UUPK Jo. Pasal 57 Ayat (2) UU Rusun memberikan kewajiban bagi pengelola apartemen untuk menetapkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan secara proporsional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 yang mengatur untuk memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan penghunian rumah susun bahwa setiap pemilik hak atas satuan rumah susun juga memiliki hak untuk diwakili oleh satu suara, dan 3) Keabsahan dari penetapan iuran yang dilakukan pihak pengelola (pelaku usaha) selepas masa transisi tetapi sebelum terbentuk P3SRS bukan menjadi kewenangan dari pelaku pembangunan lagi atau dapat dimaknai tidak sah atau dapat dibatalkan dan terhadap setiap klausula baku yang bertentangan dengan Permen PUPR No 11/PRT/M/2018, maka batal demi hukum