PELAKSANAAN PIDANA PENGAWASAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN BALE BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pidana pengawasan yaitu pidana yang khusus diberikan kepada Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak serta pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Praktiknya, pidana bersyarat dengan pengawasan oleh penuntut umum ini tidak terlaksana sesuai dengan penjelasan Pasal 77 ayat (2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji ialah : bagaimana pelaksanaan pidana pengawasan anak di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandung dalam penegakan pidana bersyarat?, Kendala-kendala apakah yang dihadapi penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat terhadap Anak? Upaya apakah yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum pidana pengawasan terhadap Anak?. Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan narasumber dan kepustakaan (studi pustaka). Metode analisis menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu menyusun secara sistematis, mengkaitkan satu sama lain mengenai persoalan yang akan diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah hasil penelitian dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Blb dan putusan nomor 21/Pid.Sus.2017/PN.Blb, terlihat dari fakta yang peneliti peroleh, bahwa Penuntut Umum tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung ke Rumah Anak yang dikenakan putusan pidana bersyarat. Kendala-kendala yang dialami oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yaitu karakter Anak yang pada dasarnya tidak disiplin, lingkungan rumah Anak yang tidak baik, serta banyaknya klien yang harus dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakata