PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DI KOTA BEKASI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Suatu keluarga tidak sempurna bila tidak mempunyai keturunan atau anak. Pengangkatan anak menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan yang dilakukan pasangan yang belum dikaruniai anak yang akan diakuinya sebagai anaknya sendiri. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan agar anak memiliki kepastian hukum. Pengangkatan anak di kota Bekasi tidak menjalankan peraturan sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum. Dari permasalahan tersebut Identifikasi masalah yang diteliti oleh penulis yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia. Bagaimana akibat hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kota Bekasi. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan untuk mendapatkan hak - haknya dari orang tua yang mengangkatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berupa spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan, dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan dalam skripsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan kepada norma, peraturan dan asas-asas hukum serta yuridis empiris yaitu pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi. Tahap penelitian dalam penulisan skripsi diperoleh melalui cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam studi kepustakaan dan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode desktiptif kualitatif yaitu hasil penelitian di analisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Hasil penetilitian terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Kota Bekasi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pertama, memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan dengan melakukan pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum agar pengangkatan anak telah terjadi secara legal. Kedua, Akibat hukum dari pengangakatan anak tanpa penetapan Pengadilan akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Ketiga, Upaya yang dapat dilakukan anak angkat untuk mendapatkan hak-haknya yaitu dengan meminta melalui penetapan pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Angkat, Hak Asasi Manusia