PENERAPAN PASAL 35 DAN 36 UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGALIHAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

ABSTRAK Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan kententuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia sendiri merupakan jaminan perseorangan dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia. Untuk memberikan jaminan atas pengalihan hak kepemilikan suatu benda tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam putusan pengadilan? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam putusan pengadilan? dan Upaya yang harus dilakukan oleh hakim agar dapat memutus perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia dengan adil?. Metode penelitian yang digunakan, yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan. Dan metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menjadikan sertifikat jaminan fidusia dan berkas pengajuan kredit berikut BPKB sebagai tambahan alat bukti yang mendukung perbuatan terdakwa selain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tersebut adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk kesengajaan yaitu sengaja memalsukan data pengajuan kredit dan sengaja memindah tangankan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Upaya yang harus dilakukan oleh hakim agar dapat memutus perkara tersebut dengan adil adalah dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan pertimbangan lainnya seperti latar belakang atau alasan terdakwa melakukan perbuatan pidana, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kondisi diri terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, dan agama terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil. Kata Kunci : Pidana, Jaminan Fidusia, Putusan Pengadila