Rekonstruksi pengaturan dan pelaksanaan putusan perlindungan bagi mantan istri untuk mendapatkan hak mut’ah (studi di pengadilan agama pati)

Permohonan Cerai Talak merupakan bentuk pengajuan gugatan cerai yang dimohonkan seorang laki-laki/suami beragama Islam sebagai Pemohon dengan maksud akan menceraikan istrinya di Pengadilan Agama, Sedangkan mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya Dengan mendasari pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) ayat 241, dan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah merupakan kewajiban yang diberikan suami sebagai akibat cerai talak, dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang kapan dan bagaimana mekanisme /tata cara pelaksanaan putusan pemberian mut’ah kepada istri,setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam praktekhakim dalam putusannya mengukum kepadasuami untuk memberikan mut’ah maka penyerahannya dilaksanakan pada saat sidang penyaksian ikrar talak. Apabila saat sidang penyaksian ikrar talak suami belum mampu memberikan mut’ah sesuai ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sidang ditunda hingga tenggang waktu enam bulan, akan tetapi jika sampai enam bulan suami tidak mengucapkan ikrar talak makagugurlah penetapan tersebut,sehingga tidak tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikianpasal tersebut dapat dipergunakan suami dengan berbagai alasannya untuk menghindari pembayaran mut’ah, sehingga tidak ada perlindungan bagi istri untuk mendapatkan hak mut’ah, untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap istri untuk mendapat hak mut’ah, dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya putusan tentang pemberian mut’ah. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris kemudian pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner kepada pihak pemohon/suami maupun termohon/istri yang berperkara diPengadilan Agama Pati sedangkan pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melindungi hak- hak istri khususnya untuk mendapatkan hak mut’ah dalam perkara permohonan cerai talak maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 70 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama