Proses peradilan tindak pidana perjudian Yang dilakukan anak

Kehidupan manusia berawal dari anak. Tumbuh kembang anak tidak terlepas olehadanya perbuatan anak yang berakibat hukum. Anak Berhadapan Hukum (ABH) layak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak di Pengadilan Negeri Purwodadi melalui proses diversi dalam perkara perjudian anak dengan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif ataupun gabungan dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih dan atau dakwaan dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Mahkamah Agung memberikan pedoman tata cara diversi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak demikian pula Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/05/2015tentang Pedoman Pelaksaan Diversi pada Tingkatan Penuntutan. Kedua regulasi teknis tersebut merupakan pedoman teknis untuk masing-masing penegak hukum dalam menentukan proses diversi. Ketidakberhasilan proses diversi berlanjut dengan proses pemeriksaan persidangan anak. Dalam pertimbangan penjatuhan sanksi pidana Penuntut Umum terikat dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yakni pemberian sanksi pidana berupa tindakan pengembalian kepada orang tua terikat untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 7 (tujuh) tahun namun bagi Hakim penerapan sanksi pidana mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 UU SPPA dengan memberikan kesempatan orang tua, anak dan pertimbangan dari hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS. Berat atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai pertimbangan penegak hukum seharusnya didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan terbaik anak tidak dibatasi oleh UU SPPA sendiri