Fenomena sosial, fakta sosial dan fakta hukum (telaah kekosongan wakil bupati kudus periode 2013-2018)

Skripsi dengan judul “Fenomena Sosial, Fakta Sosial Dan Fakta Hukum (Telaah Kekosongan Wakil Bupati Kudus Periode 2013-2018)” betujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengisian Wakil Bupati Kudus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kekosongan Wakil Bupati Kudus periode 2013-2018 dilihat dari fenomena sosial, fakta sosial, dan fakta hukum. Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme pengisian Wakil Bupati Kudus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhlmangan tetap akibat meninggal dunia sebagaimana dialami oleh Abdul Hamid telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati dan Walikota dan wakil Walikota dalam hlm pengisian jabatan wakil kepala daerah, partai politik/ gabungan partai politik pengusung berhak mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati ke DPRD melalui Bupati dan berdasarkan Pasal 23 huruf d, Pasal 24 ayat 1, PP Nomor 12 Tahun 2018 untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD salah satu dari 2 (dua) orang calon dan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 setelah dipilih dalam Rapat Paripurna yang ditetapkan dalam keputusan DPRD kemudian menurut Pasal 25 ayat 2, pimpinan DPRD menyampaikan pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Wakil Bupati. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekosongan Wakil Bupati Kudus periode 2013-2018 dilihat dari fenomena sosial, fakta sosial, dan fakta hukum diketahui bahwa aturan hukum tidak mewajibkan suatu daerah untuk segera menyelenggarakan pengisian jabatan kepala daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi kepada daerah yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan wakil kepala daerah dan belum terisinya jabatan wakil kepala daerah di Kabupaten Kudus dilatarbelakangi karena faktor politik. Pasangan Mustofa Wardoyo dan Abdul Hamid diusung 7 Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai pendukung PPPI dan Partai Pelopor