Analisis hukum pidana islam terhadap putusan nomor: 123/Pid.b/Lh/2019/Pn.Jbg tentang mengangkut hasil hutan secara ilegal

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang dipaparkan secara deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg kurang sesuai atau dibawah minimal dari Undang-Undang yang berlaku, yakni pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan secara illegal yakni hukuman takzir karena perbuatan tersebut merupakan perusakan lingkungan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Sedangkan untuk menetapkan hukumannya dipasrahkan pada pemerintah, tetapi pemerintah pun tidak boleh semena-mena dalam menetapkannya karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa minimal hukum pelaku tindak pidana 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum, hendaknya dapat menerapkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, hukuman untuk setiap tindak pidana khususnya pembalakan liar (Illegal Logging) dengan melihat beberapa aspek yang ditimbulkan bagi masyarakat umum dan kerugian bagi negara. Dan guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana mengangkut hasil hutan secara illegal. Serta penulis mengharap kepada masyarakat untuk mentaati peraturan guna menjaga kelestarian hutan Indonesia