Tinjauan fiqh siyasah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dalam peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisis Yuridis tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 serta Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siya>sah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia agar mengetahui tujuan tenaga kerja asing di Indonesia. Akan tetapi, terdapat pasal yang multitafsir pada pasal 10 ayat 1 huruf C yaitu “TKA pada jenis pekerjan yang dibutuhkan oleh pemerintah.” Dalam pasal ini mengandung arti yang tidak jelas karena maksud dari jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah itu tidak jelas. Aturan tersebut dianggap mempermudah TKA untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia padahal tenaga kerja lokal masih banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA di Indonesia juga mewajibkan pemberi kerja TKA memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Asing (RPTKA), tetapi dalam Perpres No 20 Tahun 2018 pasal 10 ayat 1 huruf C dijelaskan bahwa pemberi kerja TKA tidak diwajibkan memiliki RPTKA. Bagaimana tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia sedangkan IMTA sudah di hapus dan RPTKA tidak diwajibkan untuk dimiliki pemberi kerja TKA oleh karena itu tidak adanya transparansi. Dalam skripsi ini tentang penggunaan tenaga kerja asing dalam Fiqh Siyasah sebagai khalifah membuat peraturan tersebut tidak ada transparansi sebab dalam peraturan tersebut memberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA, padahal RPTKA sangat penting untuk mengetahui tujuan TKA, karena Islam mengajarkan untuk adanya saling keterbukaan. Pemerintah mewajibkan Pemberi Kerja TKA untuk memiliki RPTKA supaya ada kejelasan tujuan TKA yang akan bekerja di Indonesia serta adanya transparansi karena aturan untuk memiliki IMTA sudah dihapus, otomatis memiliki RPTKA seharusnya diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA di Indonesia