Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu tindak lanjut yang lebih konkret setelah putusan itu dibacakan di depan pengadilan, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis tentang makna final dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang dan juga pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Non-Self Executing yang masih membutuhkan klausul ataupun frasa yang tegas dan jelas dalam pelaksanaan judicial order. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Semua bahan hukum yang telah di himpun dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna final dalam putusan MK yang terdapat dalam UU mengartikan bahwa semenjak putusan itu dibacakan di depan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan putusan pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lagi, dan secara otomatis akan mengikat secara umum kepada semua orang sebagaimana asas erga omnes dan akan mempengaruhi kehidupan sosial maupun politik negara Indonesia. Sedangkan dalam Islam istilah proses pembentukan perundangan-undangan disebut Taqnin al-Ahkam, sedang undang-undanganya disebut qanun yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan judicial order untuk putusan yang bersifat Non-Self Executing belum ada prosedur pelaksanaannya. Putusan yang bersifat konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, perumusan norma baru dan juga putusan yang dinyatakan berlaku dalam waktu tertentu secara umum maka masih memerlukan revisi, pembuatan maupun regulasi lanjut atas putusan MK tersebut. Untuk putusan yang bersifat self-executing maka dalam putusan MK, ayat atau pasal yang dinyatakan batal, maka seketika dapat langsung dilaksanakan dan tidak memerlukan adanya tindak lanjut