Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan umat Islam yang semakin kompleks melalui fatwa. Namun, dalam tata hukum Indonesia fatwa tidak dianggap sebagai sumber hukum materil yang memiliki validitas hukum sebagai solusi permasalahan umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kedudukan fatwa dalam tata hukum di Indonesia serta eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab permasalahan umat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai solusi yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Sehingga, secara substantif sosiologis, fatwa memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam hukum Islam. Kedua, eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjawab permasalahan umat dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama, fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam bersifat mengikat secara substansi sosiologis. Sebab, fatwa merupakan penjelas dan penjabar dari nash-nash hukum Islam yang lebih tinggi. Aspek yang kedua, fatwa dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, secara legal formal, tidak memiliki kedudukan apapun dalam penjenjangan norma hukum. Namun, secara konstitusional dijamin melalui Pasal 29 UUD 1945 menjamin terwujudnya pelaksanaan pemenuhan seluruh syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia. Abstract The Indonesian Ulema Council (MUI) has an important role in answering the increasingly complex problems of Muslims through fatwas. However, in the Indonesian legal system, fatwas are not considered a source of material law that has legal validity as a solution to the problems of Muslims in Indonesia. Therefore, this study aims to describe the position of fatwas in the legal system in Indonesia and the existence of the fatwas of the Indonesian Ulema Council in addressing the problems of the ummah. This research is a normative legal research using three types of approaches consisting of a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study concluded that: firstly, the position of fatwas in the construction of Islamic law has a high position. Fatwas are seen as a solution that can break the ice in legal development that is not accommodated by the texts of the Quran. So, substantively and sociologically, fatwas have a strong and binding position in Islamic law. Secondly, the existence of the fatwa of the Indonesian Ulema Council in responding to the problems of the Ummah can be seen in two aspects. The first aspect, fatwas in the perspective of Islamic legal authority are binding sociologically in substance. This is because fatwas are explanations and interpreters of the texts of the Quran regarding Islamic law. The second aspect, fatwas from the perspective of the hierarchy of laws and regulations, legally and formally, do not have any position in the ranking of legal norms. However, it is constitutionally guaranteed through Article 29 of the 1945 Constitution that guarantees the realization of the fulfillment of all Islamic law for Muslims in Indonesia