KEBIJAKAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG DALAM MENENTUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pemungutan pajak daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan salah satunya pajak yang dipungut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karawang belum teralisai secara optimal, hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang belum terdata dengan baik dan masih banyaknya data yang tidak sesuai dan menimbulkan permasalahan berupa, bagaimanakah kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilihat dalam praktik administrasi negara terkait ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan spesisifikasi Deskriptif Analitis dan metodenya menggunakan yuridis normatif, tahap penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sudah membuat surat edaran terkait belum bisa dilayaninya pembayaran pajak BPHTB oleh Pemerintah Daerah, yaitu Surat Edaran Bupati Karawang nomor 973/18/DPPKAD, tanggal 5 Januari 2011, perihal Pengelolaan Pajak BPHTB. Mengingat Peraturan Daerah Pajak BPHTB sedang dilakukan evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan, maka pelayanan dan penerimaan pajak BPHTB belum dapat di laksanakan sambil menunggu diundangkannya Peraturan Daerah Pajak BPHTB.Dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, seperti ketidaktahuan wajib pajak tentang BPHTB dan kendala yang berhubungan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kata Kunci : Pajak, Peraturan Daerah , Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan