Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Akta Perjanjian Kawin yang di Buat oleh Notaris

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami dan istri. Dalam Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan,yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan denganhak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal