Pelaksanaan Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah soal kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam Penjelasan pasal 55 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum antara pilihan hukum dalam lingkup peradilan umum dengan pilihan hukum dalam lingkup peradilan agama. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal konsep mekanisme dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;Pilihan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah harus dinyatakan secara tegas menyatakan dan menyepakati apakah memilih forum Arbitrase Syariah atau menentukan pilihan forum Pengadilan Agama dalam rumusan klausula Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa dalam Akad Perbankan Syariahnya. Artinya memilih atau menentukan salah satu forum mekanisme penyelesaian sengketa syariah yaitu forum BASYARNAS atau Pengadilan Agama, bukan menggabungkan keduanya dalam satu rangkaian rumusan klausula penyelesaian sengketa