Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)

Ketika seseorang meninggal dunia maka arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Untuk itu masyarakat pada umumnya selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Salah satu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru'(berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara garis besar wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Adapun besaran jumlah wasiat yang dapat diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerdata yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (legitieme portie). Adapun akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar legitieme portie maka sesuai Pasal 902 KUHPerdata bahwa pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut “batal demi hukum” (nietigheid), melainkan hanya dapat “diminta pembatalannya”